Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 3
Title DISNAKER SULSEL - KEMEN PUPR DORONG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NAKER
Media Name antaranews.com
Pub. Date 11 Maret 2020
https://www.antaranews.com/berita/1348094/disnaker-sulsel-kemen-pupr-d orong-
Page/URL
kebijakan-perlindungan-naker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Makassar - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bersama
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong berbagai
kebijakan untuk perlindungan tenaga kerja (naker) pada sektor jasa konstruksi.
Hal tersebut disampaikan pada sosialisasi komitmen pelaksanaan jaminan sosial
ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dengan penguatan sistem managemen K3
(kesehatan dan keselamatan kerja) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Makassar, Selasa.
Komitmen tersebut akan dilakukan melalui penguatan dan penegasan kembali
berbagai aturan, mulai dari Peraturan Menteri hingga surat edaran Gubernur
Sulawesi Selatan terkait tenaga kerja jasa konstruksi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi
Darmawan Bintang menyampaikan akan kembali memperkuat surat edaran
Gubernur Sulsel yang dikeluarkan 2018.
Edaran tersebut, kata Darmawan menekankan pada kewajiban pengusaha untuk
melindungi tenaga kerja, khususnya pada sektor jasa konstruksi.
"Intinya sebenarnya ialah perlindungan terhadap pekerja dan pengusahanya sendiri.
Mungkin ini perlu diingatkan kembali kepada teman-teman di OPD melalui
pengeluaran kembali surat edaran itu," katanya.
Selain mempertajam kebijakan dari surat edaran tersebut, menurut Dermawan perlu
menambah statemen Gubernur Sulsel.
Hal ini karena adanya keluhan oleh BPJAMSOSTEK yang sering mendapati
pembayaran iuran tenaga kerja jasa konstruksi dibayarkan di akhir proyek, padahal
perlindungan seharusnya dibayarkan dari awal pengerjaan hingga penyelesaian
proyek.
"Makanya tadi aturan sebenarnya 14 hari setelah dikeluarkan SPK wajib bagi
penyedia jasa untuk memperlihatkan perlindungan tenaga kerja, itu yang harus
ditegakkan," tandasnya.
Page 2 of 117.
