Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 4

"Pembayaran di akhir oleh pengusaha memang telah menjadi pelanggaran, sebab
               untuk perlindungan tenaga kerja seharusnya dilakukan sejak persiapan konstruksi
               hingga penyelesaian," tambahnya.

               Sementara mengenai pengawasan, Darmawan menyebutkan hukumannya jelas. Ada
               beberapa tahapan, pertama melalui surat teguran hingga tidak dilayaninya pada izin
               pelayanan lewat PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).

               "Apabila ada perusahaan yang melanggar dan menyalahi aturan ketenagakerjaan,
               maka terakhir itu bisa melalui pengadilan HAM Ad Hoc kalau ada tuntutan dari
               pekerja semisal ada terjadi kecelakaan," jelasnya.

               Pada kesempatan yang sama Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi tingkat
               Madya Kementerian PUPR, Ali Amal menyampaikan pada Kementrian PUPR akan
               diimplementasikan segera Peraturan Menteri No 21 tahun 2019 terkait sistem
               managemen keselamatan konstruksi (SMKK).

               Ali mengurai pada SMKK tersebut mengatur tiga hal yakni tentang keselamatan
               konstruksi atau keselamatan keteknikan konstruksi. Kedua terkait keselamatan
               kesehatan kerja, meliputi keselamatan pekerja dan supplier, sedangkan yang
               terakhir mengatur keselamatan lingkungan kerja dan lingkungan terdampak atau
               publik.

               "Ke depan diharapkan ada singkronisasi antara ketiga unsur tersebut agar tercipta
               suatu konstruksi yang berkualitas dan tentunya berkeselamatan, dikerjakan sesuai
               dengan waktu yang ditentukan berdasarkan kontrak," katanya.

               Terkait pembayaran iuran perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi yang kerap
               dibayarkan pengusaha di akhir proyek, Ali mengemukakan hal itu telah menyalahi
               aturan.

               Kata dia, pada Sistem Managemen K3 (SMK3), telah diatur tentang biaya
               keselamatan kerja yang didalamnya adalah sistem Manajemen Keselamatan
               Kesehatan Konstruksi.

               "Ini sebenarnya sudah diatur dan tersendiri. Sebelum memulai proyek semuanya
               harus didokumentasikan, bila tidak menyampaikan dokumen SMK3 itu, maka
               dengan sendirinya harusnya langsung gugur," tandasnya.

               Pewarta: Nur Suhra Wardyah Editor: Heru Dwi Suryatmojo COPYRIGHT (c)2020 .















                                                       Page 3 of 117.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9