Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 42
mengaku negara maju, menurut Feri, dengan menganut sistem penambahan lembur
justru Indonesia menerapkan sistem seperti negara terbelakang.
"Karena kalau di negara maju seperti Eropa jam kerja dikurangi untuk menambah
produktivitas tenaga kerja. Tapi di Indonesia jam kerja ditambah dan lembur
diperpanjang. Ini persis seperti negara terbelakang yang mengejar investasi, tapi
investasi bodong," sindirnya.
Dia menyatakan tidak anti terhadap investasi. Namun dalam RUU Cipta Kerja ini
menurutnya hanya ada untuk kepentingan negara lain yang ingin menyedot sumber
daya di Indonesia.
"Kami tidak anti investasi tapi ini hanya kepentingan investasi-investasi kotor dari
beberapa negara yang mau mengeruk sumber daya alam dan sumber daya manusia
kita," bebernya.
Feri melanjutkan, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga berbicara tentang
pendidikan. Namun menurutnya, pendidikan yang disebut di dalamnya yakni untuk
pemenuhan industri.
"Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan nasional pendidikan kita, apakah
sebenarnya menciptakan tenaga kerja murah yang sebenarnya di RUU Cipta Kerja
pun sudah dibatasi dan dieksploitasi sebegitu dalamnya," ucapnya.
"Kemudian sarjana kita diprioritaskan untuk pemenuhan tenaga kerja. Bukan lagi
orientasinya pada intelektualisme dan riset yang sebenarnya bisa meningkatkan
produktivitas produk di dalam negeri. Pembangunan industri manufaktur itu bohong
kalau riset tidak diperdalam, sarjana-sarjana hanya diprioritaskan untuk pemenuhan
industri. Dengan gaji yang murah, dengan jam kerja yang lama. Ini juga membuka
peluang untuk tenaga kerja asing," lanjutnya.
Atas dasar itu Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kemudian melaksanakan Mosi
Parlemen Jalanan melalui aksi # GejayanMemanggilLagi untuk menyerukan enam
poin yakni: 1. Gagalkan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu
Kota Negara dan RUU Kefarmasian).
2. Dukung pengesahan RUU P-KS dan Tolak RUU Ketahanan Keluarga.
3. Memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara
yang mendukung pengesahan Omnibus Law.
4. Mendukung penuh mogok nasional dan menyerukan kepada seluruh element
rakyat untuk terlibat aktif dalam mogok nasional tersebut.
5. Lawan tindakan represif aparat dan ormas reaksioner.
6. Rebut kedaulatan rakyat, bangun demokrasi sejati.
Page 41 of 117.
