Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020

Title NASDEM USUL KLASTER KETENAGAKERJAAN DI OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DIHAPUS
Media Name kompas.com
Pub. Date 10 Maret 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/10/08422171/nasdem-usul-klast er-
Page/URL
ketenagakerjaan-di-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dihapus
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Partai Nasdem menyarankan agar klaster tentang ketenagakerjaan di omnibus law
RUU Cipta Kerja dihapus dari draf.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menilai klaster ketenagakerjaan ini menjadi sumber
utama penolakan publik atas RUU Cipta Kerja.

"Apa yang salah adalah klaster ketenagakerjaan. Kan ada 11 klaster dalam omnibus
law itu. Kalau seandainya presiden mau melakukan 100 hari, maka lebih baik klaster
ketenagakerjaan ditangguhkan (ditunda) saja," kata Willy kepada wartawan, Senin
(9/3/2020).

Menurutnya, jika klaster ketenagakerjaan dihapus, target penyelesaian 100 hari
sebagaimana dicetuskan Presiden Joko Widodo menjadi sangat mungkin.

Willy mengatakan, klaster tentang ketenagakerjaan bisa digabungkan dengan revisi
UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 2/2004 yang juga masuk
daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

"Nanti klaster itu (ketenagakerjaan) dimasukkan saja ke UU PPHI yang masuk ke
prolegnas prioritas 2020," tuturnya.

"Ketika itu terjadi, nama bisa berubah jadi 'RUU Kemudahan Investasi dan
Perizinan'. Itu yang dimaksud Pak Surya (Surya Paloh)," imbuh Willy.

Selain itu, Willy juga menyinggung aturan tentang pers yang dimuat dalam RUU
Cipta Kerja.

Ia sepakat aturan suntikan modal asing untuk pers nasional dihapus. Namun, media
boleh menggunakan brand atau merek dagang asing.

"Soal kepemilikan modal asing di pers nasional, tetap kayak sekarang saja. Boleh
gunakan brand luar tapi modalnya tetap nasional," kata dia.

Terkait omnibus law RUU Cipta Kerja, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh
sebelumnya mengatakan sejumlah pasal-pasal kontroversial dalam omnibus law
RUU Cipta Kerja dievaluasi kembali.

Page 36 of 117.