Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 33
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan DPR dan pemerintah akan membuka
ruang dialog dengan semua pihak berkepentingan terkait pembahasan RUU Cipta
Kerja.
Ia mengatakan, PDI-P yang memiliki konstituen kelompok buruh dan pekerja,
menaruh perhatian terhadap polemik yang muncul akibat RUU Cipta Kerja.
"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja (buruh) kita
dikorbankan karena hal tersebut," ujar Hasto, Senin (9/3/2020).
"Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum
final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan
memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," kata dia.
Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/3/2020), Ketua Umum Partai
Nasdem Surya Paloh menyarankan agar sejumlah pasal-pasal kontroversial dalam
RUU Cipta Kerja dievaluasi kembali. Evaluasi harus dilakukan secara cepat, agar
RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan DPR. Sebab, menurut Paloh, RUU Cipta
Kerja terkait dengan kepentingan nasional yang mesti diutamakan.
"Kami mempunyai kesepakatan terlepas berapa pasal yang dianggap masih
kontroversial ini segera untuk kembali diajak mengevaluasi ulang, tetapi dengan
time-frame yang tidak terlalu lama," kata Paloh.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan pernyataan sang ketua umum.
Ia menjelaskan klaster tentang ketenagakerjaan di omnibus law RUU Cipta Kerja
sebaiknya dihapus dari draf.
Sebab, kata dia, klaster ketenagakerjaan ini menjadi sumber utama penolakan
publik atas RUU Cipta Kerja.
"Apa yang salah adalah klaster ketenagakerjaan. Kan ada 11 klaster dalam omnibus
law itu. Kalau seandainya presiden mau melakukan 100 hari, maka lebih baik klaster
ketenagakerjaan ditangguhkan (ditunda) saja," kata Willy, Senin (9/3/2020).
Menurut dia, jika klaster ketenagakerjaan dihapus, target penyelesaian 100 hari
yang diinginkan Jokowi menjadi sangat mungkin.
Willy mengatakan, klaster tentang ketenagakerjaan bisa digabungkan dengan revisi
UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 yang juga
masuk daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.
"Nanti klaster itu (ketenagakerjaan) dimasukkan saja ke UU PPHI yang masuk ke
Prolegnas Prioritas 2020," tuturnya.
"Ketika itu terjadi, nama bisa berubah jadi 'RUU Kemudahan Investasi dan
Perizinan'. Itu yang dimaksud Pak Surya (Surya Paloh)," kata Willy.
Page 32 of 117.
