Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 34
Kepentingan investor
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles
Simabura mengatakan, omnibus law RUU Cipta Kerja hanya menitikberatkan pada
kepentingan ekonomi.
Menurut Charles, tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam
rancangan undang-undang tersebut.
"Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan
kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial
dan kesejahteraan," kata Charles di Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Ia menilai, kemudahan dalam aspek ekonomi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja
diberikan kepada pengusaha atau pemilik modal. Sementara kepentingan
masyarakat justru terpinggirkan.
"Kemudahannya bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya
alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan diberikan justru kepada pemilik
modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan
kita mudah mencari kerja," tutur dia.
Charles menyoroti soal status hubungan kerja kontrak yang tidak dibatasi. Dia
mengatakan, hak-hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan terancam
dengan adanya ketentuan itu.
"UU ini mendorong informalisasi kerja. Kayaknya akan menciptakan lapangan kerja
dan ikatan kontrak kerja yang mengarah pada informalisasi dunia kerja. Tidak ada
kepastian gaji, jam kerja, tidak ada kepastian kesehatan, jaminan sosial. Relasi itu
yang mau dibangun," ujar Charles.
Perbudakan modern
Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi)
Ikhsan Raharjo menilai, keberadaan omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan
menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia Belanda.
Menurut Ikhsan, pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja akan
menciptakan perbudakan modern.
"Semangat perbudakan modern itu sangat kuat terasa dalam draf yang kita semua
bisa baca hari ini," kata Ikhsan di Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Ia menyamakan RUU Cipta Kerja dengan aturan Koeli Ordonantie yang dikeluarkan
pemerintah Hindia Belanda.
Ikhsan menjelaskan, ketika berlaku Koeli Ordonantie memberikan jaminan kepada
majikan terhadap pekerjanya jika terjadi masalah.
Page 33 of 117.
