Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 95
Title MAHFUD MD: BUKAN MEMPERMUDAH ORANG ASING MASUK INDONESIA
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 10 Maret 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/607309/mahfud-md-omnibus-law-bukan-
Page/URL
mempermudah-orang-asing-masuk-indonesia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan RUU Cipta Lapangan Kerja
(Ciptaker) yang masuk program omnibus law bukan untuk mempermudah orang
asing masuk Indonesia. RUU itu menyelesaikan bebagai tumpang-tindih peraturan
yang ada selama ini.
" Omnibus law itu menyederhanakan, jangan pikir itu ideologi. Ada yang
mengatakan 'wah itu untuk memberi pintu kepada bangsa tertentu', ndak ada itu.
Ketika kita susun ndak ingat sama sekali siapa yang mau investasi itu," kata
Mahfud saat menjadi pembicara pada acara FKK dengan tema meningkatkan Peran
KMA-BPS dalam Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju di Jakarta, Selasa
(10/3/2020).
Ia mengakui dengan RUU itu, Indonesia memang mau mengundang investor.
Tujuannya bukan untuk menyingkirkan tenaga kerja Indonesia, tetapi menciptakan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.
"Saya setuju aja dengan orang mengatakan itu RUU Omnibus Law jelek . Ya ndak
apa-apa nanti diperbaiki kan mumpung masih dibahas. Tapi kalau sudah disertai
dengan kecurigaan yang berlebihan sebelum membaca itu yang mungkin tidak
bagus," jelas Mahfud.
Dia menyayangkan sejumlah pihak yang belum baca naskahnya tetapi sudah
menuduh macam-macam. Sikap seperti itu bukan untuk melahirkan solusi bagi
perbaikan bangsa, tetapi lebih karena rasa kebencian.
" Dia menambahkan proses yang ada selama ini, untuk mendapatkan sebuah izin
sangat lama. Hal itu karena harus melibatkan sejumlah institusi dalam
menggurusnya. Dengan program omnibus law , rantai birokrasi yang panjang itu
disederhanakan.
"Mau minta izin kesana, sudah selesai di sini disuruh ke sana lagi, ke sana lagi
ndak selesai-selesai. Sudah selesai di sini ternyata belum selesai katanya bea
cukainya. Selesai kerja kita? oh belum imigrasinya belum. Udah selesai imigrasinya,
oh perhubungannya belum. Orang kalau begitu malas. Sehingga lalu kita berpikir
bagaimana itu banyak peraturan tumpang tindih maka pemerintah kemudian
membuat omnibus law ," tutup Mahfud.
Page 94 of 117.
