Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2020
P. 96
Title DRAF RUU CIPTAKER DINILAI RUGIKAN BURUH, SARBUMUSI TARIK PRESIDENNYA DARI
TIM PEMBAHAS
Media Name rmol.id
Pub. Date 10 Maret 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/03/10/424796/draf-ruu-ciptaker-dinil ai-rugikan-buruh-
sarbumusi-tarik-presidennya-dari-tim-pembahas
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-
Sarbumusi) mengapresiasi Kementerian Koordinator Perekonomian RI yang telah
melibatkan Presiden K-Sarbumusi sebagai dalam anggota tim Koordinasi
Pembahasan dan Konsultasi RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan.
Kendati begitu, DPP K-Sarbumusi tetap menyayangkan atas sikap pemerintah dalam
hal ini Kemenko Perekonomian yang tidak melibatkan Sarikat Pekerja atau sarikat
Buruh sejak awal penyusunan draf RUU Cipta Lapangan Kerja.
Melalui pernyataan sikapnya, DPP K- Sarbumusi menilai draf RUU Cipta Lapangan
Kerja yang telah dikirim oleh pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) banyak merugikan pihak pekerja/buruh.
"Serta berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan, perlindungan pekerja,
serta kebebasan dan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh dimasa yang akan
datang serta pasar kerja liberal dengan membuka kran selebar-lebarnya untuk
pekerja asing," tegas pernyataan sikap tersebut yang langsung di tand tangani
Presiden K-Sarbumusi, Syaiful Bahri Anshori.
Selanjutnya DPP K-Sarbumusi menilai bahwa isi draf RUU Ciptaker telah banyak
menyimpang dari cita-cita luhur bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum
dan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dan
diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, draft dan naskah Akademik RUU Ciptaker secara resmi telah disampaikan
ke DPR RI sehingga tim tidak lagi berhak dan memiliki kewenangan dalam
melakukan perubahan RUU tersebut, mengingat kewenangan saat ini ada di DPR RI.
Oleh karena itu, DPP K-Sarbumusi memandang tidak seharusnya pemenuhan hak-
hak pekerja/buruh beserta perlindungannya direduksi dan dikontradiksikan dengan
investasi, tetapi harus sebaliknya, investasi mestinya ditujukan untuk kesejahteraan
warga negara termasuk pekerja/buruh.
Page 95 of 117.
