Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2021
P. 44

TIAP PERUSAHAAN DIMINTA SEDIAKAN FASILITAS PENUNJANG KESEJAHTERAAN
              PEKERJA/BURUH
              Setiap perusahaan diminta menyediakan fasilitas penunjang kesejahteraan pekerja/buruh, salah
              satunya koperasi pekerja/buruh. Keberadaan koperasidi perusahaan dinilai memiliki peran yang
              sangat  strategis,  sebagai  salah  satu  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan
              keluarganya.

              “Pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu bersinergi untuk
              mendukung penumbuhkembangan koperasi pekerja/buruh di perusahaan,” kata Dirjen PHI dan
              Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Senin (20/9/2021).

              Putri  mengatakan,  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,
              peningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pengupahan
              dan jaminan sosial, namun juga penyediaan fasilitas kesejahteraan, serta penumbuhkembangan
              koperasi dan pengembangan usaha produktif di perusahaan.
              Selain itu, Menaker Ida Fauziyah telah menginstruksikan pihaknya untuk mendorong seluruh
              pemangku  kepentingan  agar  menumbuhkembangkan  koperasi  pekerja  di  perusahaan.
              Keberadaan koperasi dapat membantu pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

              “Maka dari itu, koperasi pekerja harus selalu didorong untuk tumbuh dan berkembang, salah
              satunya  melalui  strategi  penguatan  kelembagaan  pendampingan  dan  pengembangan  usaha,
              serta  pendampingan  dan  arahan  bagi  koperasi  pekerja  mengenai  strategi  manajemen
              pengelolaan dan pengembangan koperasi di masa pandemi,” ujar Putri.

              Ia  menambahkan,  salah  satu  bentuk  pengembangan  usaha  adalah  fasilitasi  izin  usaha.
              Berkenaan dengan fasilitasi izin usaha, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah
              meluncurkan  program  pemberian  Sertifikat  Nomor  Induk  Koperasi  (NIK)  dan  QR  Code  sejak
              tahun 2015.
              Untuk  itu,  pihaknya  menggelar  Dialog  Penyediaan  Fasilitas  Kesejahteraan  Pekerja  dan
              Pemberdayaan  Koperasi  Pekerja  yang  melibatkan  berbagai  stakeholders  ketenagakerjaan  di
              daerah.

              “Seperti Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pemberdayaan Koperasi Pekerja
              yang kami selenggarakan di Tangerang pada 16 s.d 17 September 2021 kemarin, yang mana
              dialog  ini  ditujukan  untuk  untuk  mendorong  koperasi  pekerja  agar  secara  aktif  memenuhi
              persyaratan untuk dapat memperoleh Sertifikat NIK dan QR Code,” ujarnya.
























                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49