Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER DORONG PERUSAHAAN UNTUK MENYEDIAKAN FASILITAS KOPERASI
PEKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan mendorong agar setiap perusahaan menyediakan fasilitas
penunjang kesejahteraan pekerja/buruh, salah satunya koperasi pekerja/buruh. Keberadaan
koperasi pekerja/buruh di perusahaan mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah
satu upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

"Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu
bersinergi untuk mendukung penumbuhkembangan koperasi pekerja/buruh di perusahaan," kata
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Senin (20/9).

Dirjen Putri mengatakan bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, peningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh tidak hanya dilakukan melalui kebijakan
pengupahan dan jaminan sosial, namun juga penyediaan fasilitas kesejahteraan, serta
penumbuhkembangan koperasi dan pengembangan usaha produktif di perusahaan.
Selain itu, kata Dirjen Putri, Menaker Ida Fauziyah telah menginstruksikan pihaknya untuk
mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menumbuhkembangkan koperasi pekerja di
perusahaan. Karena keberadaan koperasi dapat membantu pekerja/buruh yang terdampak
pandemi COVID-19.
"Maka dari itu, Koperasi Pekerja harus selalu didorong untuk tumbuh dan berkembang, salah
satunya melalui strategi penguatan Kelembagaan Pendampingan dan Pengembangan Usaha,
serta pendampingan dan arahan bagi Koperasi Pekerja mengenai strategi manajemen
pengelolaan dan pengembangan koperasi di masa pandemi," ujar Dirjen Putri.

Dirjen Putri menjelaskan, salah satu bentuk Pengembangan Usaha adalah fasilitasi izin usaha.
Berkenaan dengan fasilitasi izin usaha, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah
meluncurkan program pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan QR Code sejak
tahun 2015.

Untuk itu, pihaknya menggelar Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan
Pemberdayaan Koperasi Pekerja yang melibatkan berbagai stakeholders ketenagakerjaan di
daerah.
"Seperti Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pemberdayaan Koperasi Pekerja
yang kami selenggarakan di Tangerang pada 16 s.d 17 September 2021 kemarin, di mana dialog
ini ditujukan untuk untuk mendorong Koperasi Pekerja agar secara aktif memenuhi persyaratan
untuk dapat memperoleh Sertifikat NIK dan QR Code," ujarnya.

[hhw].

41