Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2021
P. 38
dideportasi turun di Soekarno-Hatta kemudian masuk karantina difasilitasi BP2M,” tutur Budi,
Senin (20/9).
ADA 7.216 PMI PULANG SECARA UNPROSEDURAL SELAMA 2021
Kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) secara unprosedural atau ilegal akan terpantau dari
paspor yang digunakan.
Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Budi Raharjo mencatat, ada 7.216 PMI yang pulang
bermasalah selama 2021. ”Mereka overstay dan unprosedural.Kebanyakan dideportasi turun di
Soekarno-Hatta kemudian masuk karantina difasilitasi BP2M,” tutur Budi, Senin (20/9).
Unprosedural disebabkan beberapa hal. Misalnya, PMI berangkat prosedural tapi overstay atau
ketika berangkat hanya berbekal paspor. ”Kemudian di sana bekerja tidak menggunakan
dokumen kerja yang benar,” jelas Budi.
Sebetulnya, lanjut Budi, yang dikhawatirkan Disnaker adalah pintu-pintu jalur tikus. Banyak jalur
tikus yang bisa diakses.
Padahal, selama pandemi, kepulangan PMI harus dipantau. Saat ini, PMI hanya bisa masuk
Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi (Manado) dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta
(Jakarta).
”Kalau ilegal banyak. Yang pulang lewat Bandara Juanda pun bisa terdeteksi mana yang mereka
pulang dengan status finish kontrak prosedural mana yang mereka pulang unprosedural itu bisa
kelihatan,” beber Budi.
Selama 2021, menurut Budi, Sampang menjadi wilayah dengan jumlah kepulangan PMI secara
unprosedural terbanyak. ”Disusul Bangkalan, Pamekasan, dan Lumajang,” terang Budi.
Budi berpesan kepada pemerintah daerah untuk memikirkan penciptaan lapangan kerja baru.
Sebab 70 persen alasan warga menjadi PMI adalah untuk perbaikan kondisi ekonomi.
”Harus ada penciptaan lapangan kerja baru selain upaya jangka pendek program pendampingan
kesehatan, reintegrasi sosial dan bantuan sosial langsung ( social safety net ) agar mereka masih
punya pekerjaan dan harapan,” tutur Budi.
37
