Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2021
P. 33
Jika sesuai, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran yang nantinya akan masuk ke
rekening pekerja.
Dana BSU sampai ke rekening pekerja yang memenuhi persyaratan kurang lebih 1 minggu
setelah data calon penerima BSU diterima dari BPJS TK.
Namun demikian, bagaimana jika sebelum menerima BSU, pekerja/buruh terlebih dulu terkena
PHK, padahal pekerja tersebut sesuai memenuhi kriteria di Permenaker No 16 Tahun 2021.
Apakah BSU bisa cair setelah pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)? Kemnaker
melalui laman resminya menjelaskan selama Pekerja/Buruh yang masih memenuhi persyaratan
penerima BSU Tahun 2021 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, maka tetap akan
menerima BSU Tahun 2021 walaupun ter-PHK.
Pekerja/buruh yang tercatat sebagai Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar
iuran kepesertaan sampai bulan Juni 2021, maka tetap berhak mendapatkan BSU Tahun 2021.
"Pekerja/buruh yang terPHK setelah bulan Juni 2021 tetap berhak mendapatkan BSU sepanjang
memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2021," jelas Kemnaker
di laman resminya.
Pekerja/buruh yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 2021 dapat
melakukan cek mandiri ke website Kementerian Ketenagakerjaan RI www.bsu.kemnaker.go.id
Masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya terdaftar sebagai penerima BSU 2021 ini, bisa
mengecek dengan dua cara, melalui situs BPJS Ketenagakerjaan dan juga WhatsApp.
Selain dua cara tersebut, ada pula cara terbaru yakni melalui laman Kemnaker.go.id.
Tahap Penyaluran BSU 2021 Dikutip dari bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id a. Tahap Verifikasi Data
Ada beberapa kriteria pekerja yang menerima BSU berdasarkan Permenaker RI no 16 Tahun
2021 .Proses verifikasi data dilakukan oleh BP Jamsostek.
Berikut kriterianya: - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
- Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.
Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka
persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan
ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
- Pekerja / Buruh penerima upah.
- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri
22/2021 dan 23/2021.
- Diutamakan bekerja di sektor usaha Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri,
Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai
dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
b. Tahap Validasi Administrasi dan Pembayaran BSU Pada tahapan ini, data calon penerima BSU
akan divalidasi oleh Kemnaker.
32
