Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 24
Dengan terbitnya setumpuk beleid ini, UU Cipta Kerja sudah bisa dilaksanakan. Namun efektivitas
kehadiran beleid ini untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru masih perlu
diuji.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyatakan,
ditengah pandemi Covid-19, pemerintah tampak kesulitan mengundang investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia kendati sudah memiliki bekal UU Cipta Kerja. Alhasil, ia
pesimistis kehadiran UU Cipta Kerja bisa berdampak optimal bagi penciptaan lapangan kerja
bani. "UU Cipta Kerja bukan satu-satunya instrumen untuk membuka lapangan kerja baru, butuh
instrumen lain yang harus diberikan," ujar Timboel kepada KONTAN, Rabu (24/2).
Lantaran itulah, dia berharap, pemerintah fokus membantu sejumlah sektor usaha yang positif
selama pandemi ini, sebagai pendorong penyediaan lapangan kerja. Misalnya sektor kesehatan,
pertanian, dan telekomunikasi. Jika mendapat insentif, Timboel optimistis ketiga sektor ini bisa
ekspansif sehingga membuka lapangan kerja.
Cara ini menjadi langkah tercepat mengurangi potensi bertambahnya jumlah pengangguran di
Indonesia hingga akhir tahun 2021. Apalagi pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lamban
sehingga risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenis meningkat.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib
Hamdani juga berharap, setelah aturan UU Cipta Kerja berlaku, pemerintah segera bergerak
cepat membuat peta jalan (roadmap) investasi, agar memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bani. Lalu "Insentif yang diberikan harus
terus dikawal, untuk memastikan komitmen investasi bisa terealisasi dengan baik," kata Ajib.
Iklim investasi
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyatakan, kehadiran UU
Cipta Kerja merupakan upaya menciptakan iklim investasi yang baik sehingga memacu
produktivitas pekerja di dalam negeri. Peningkatan produktivitas ini pada akhirnya bisa
menyejahterakan pekerja.
Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah berharap bisa menjawab tantangan ke depan termasuk
menghadapi bonus demografi. Maklum, banyaknya angkatan kerja muda bani hanis diimbangi
ketersediaan lapangan pekerjaan baru. "Ini yang akan diupayakan pemerintah," ujar dia.
Selain menciptkaan lapangan kerja, kata Anwar, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas
pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ke depan. Salah satunya melalui Balai Latihan
Kerja (BLK) yang akan meningkatkan keterampilan pekerja.
23
