Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2019

Title PENJELASAN BNP2TKI TERKAIT PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI
Media Name jpnn.com
Pub. Date 29 Januari 2019
https://www.jpnn.com/news/penjelasan-bnp2tki-terkait-penempatan-tki-ke -luar-
Page/URL
negeri?page=1
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan undangan yang berlaku dalam membuat
BNP2TKI, Servulus Bobo Riti menegaskan suatu keputusan penting apalagi berkaitan
dalam menyelesaikan permasalahan dengan kepentingan masyarakat,
Pekerja Migran Indonesia (PMI), negara sehingga keputusan tersebut tidak
selalu wajib memfasilitasi proses dianggap sebagai pembangkangan.
penempatan bagi setiap Warga Negara
Indonesia yang ingin bekerja di luar "Saya sebenarnya bingung ada daerah
negeri. Negara juga berkewajiban yang lakukan moratorium terhadap
melakukan pelindungan hukum, sosial dan Pekerja Migran. Harusnya pemerintah
ekonomi sebelum bekerja, selama bekerja daerah perlu perhatikan perundangan-
dan sesudah bekerja. undangan yang berlaku dalam membuat
keputusan penting apalagi berkaitan
Hal tersebut disampaikan Servulus pada dengan kepentingan masyarakat,
acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi sehingga keputusan itu tidak dianggap
Partai Hanura DPR dengan tema sebagai pembangkangan bahkan
"Pentingnya Memahami Keputusan kegalauan," kata Anton Doni.
Moratorium Pekerja Migran di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/1). Sedangkan pembicara lain, Anggota
Komisi IX DPR RI, Jalaluddin Akbar
Servulus juga mengatakan pembukaan meminta pemerintah segera menerbitkan
dan penghentian/pelarangan penempatan peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun
Pekerja Migran Indonesia ke sebuah 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
negara tujuan atau atas jabatan tertentu Indonesia.
merupakan kewenangan pemerintah
pusat. Menurut Jalaluddin, aturan pelaksana UU
Perlindungan PMI tersebut sangat penting
"Pembukaan dan penghentian/pelarangan untuk menangani persoalan Tenaga Kerja
penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Indonesia malai dari tahapan persiapan,
sebuah negara tujuan atau atas jabatan pengiriman, dan pasca pengiriman.
tertentu itu merupakan kewenangan
pemerintah pusat," ujar Servulus. "Negara harus hadir untuk menyelesaikan
persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Hal senada juga dikatakan Pemerhati Untuk itu pemerintah segera menerbitkan
Ketenagakerjaan Antonius Doni Dihen. peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun
Menurut mantan staf khusus Kemenaker 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
ini, pemerintah daerah perlu Indonesia," tegas Jalaluddin.(fri/jpnn)
memperhatikan produk perundangan-

Page 30 of 76.