Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2019
P. 72
Sebelumnya, Peneliti Institute For Development Economics and Finance (Indef)
Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan dapat dilakukan
dalam waktu dekat. Menurutnya, saat ini Malaysia masih sangat membutuhkan
pekerja asing untuk menggerakkan perekonomian nasional.
"Ya jadi jumlah penduduk di Malaysia itu kan sedikit (sekitar) 30 juta. Udah gitu kan
terbagi usianya, ada yang masih kecil, ada yang udah tua, nah tinggal dihitung berapa
usia produktif aktif pribumi Malaysia," katanya.
Selain itu, Ahmad menambahkan, saat ini Malaysia masih menerima banyak pekerja
asing dari berbagai negara seperti Bangladesh, India, Vietnam, Kamboja dan Laos.
"Bukan cuma dari RI (Indonesia). Jadi jangan takut, Malaysia butuh kok (tenaga kerja
asing), tenang aja," tegasnya.
TKI di Malaysia. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.)
Heri menambahkan, saat ini tidak banyak penduduk asli Malaysia yang mau bekerja
sebagai buruh kasar.
"Jadi kalau mereka mau berhenti dari ketergantungan pekerja asing, ya mereka harus
ditambah dulu penduduknya, usia produktifnya, baru bisa. Malaysia mengalami defisit
tenaga kerja khususnya (sektor) buruh kasar seperti sopir, pembantu rumah tangga,
pelayan restoran, itu mereka defisit," tegasnya.
Komisi IX dari Fraksi PDIP Marinus Gea mengamini pendapat Heri. Menurutnya, saat
ini Malaysia tetap membutuhkan keberadaan pekerja asing.
Hanya saja, Gea menyarankan agar pemerintah perlu terus mendorong keterbukaan
lapangan pekerjaan serta mempersiapkan pekerja agar dapat memasok kebutuhan
dalam negeri jika pada saat tertentu Malaysia memberlakukan kebijakan tersebut.
"Ini pemerintah kita harap mendorong investasi, maka banyak mendorong tenaga
kerja dalam negeri jangan sampai tenaga kerja luar negeri lebih dominan," tutupnya.
kumparan mencoba menghubungi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan
beberapa staf dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sayangnya hingga
berita ini ditulis, belum ada respons dari kementerian terkait mengenai wacana
kebijakan ini.
Page 71 of 76.
