Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2019
P. 70
Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah memperketat proses
pemberian izin bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), serta
memperketat proses pengawasan terhadap mekanisme penempatan yang dilakukan
oleh P3MI.
"Pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap P3MI yang tidak
memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, baik berupa skorsing maupun
pencabutan izin usaha dan hingga saat ini tersisa 447 P3MI yang telah dinilai baik
dalam menjalankan proses penempatan pekerja migran Indonesia," tutur dia.
Dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan selama masa bekerja bagi
para pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral
dengan negara-negara penempatan, yang diperkuat dengan partisipasi aktif
Pemerintah dalam kerja sama regional dan multilateral.
"Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara
penempatan dan telah terbentuk 12 dokumen kerja sama bilateral dalam bentuk
Memorandum of Understanding (MoU) dan agreement," tandas dia.
Page 69 of 76.
