Page 66 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2019

"Mereka (otoritas India) mengatakan memperhatikan masalah ini namun tetap
berpegang pada proses peradilan yang saat ini berjalan bagi pemilik kapal," jelas
Judha Nugraha, Kepala sub direktorat kelembagaan dan diplomasi perlindungan WNI
dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu.

Tak hanya sampai disitu, pemerintah RI melalui KBRI Den Haag juga telah
mendatangi Kemlu Belanda, negara asal perusahaan, untuk melaporkan hal ini dan
mendesak agar perusahaan Nordav BV segera membayar gaji ABK tersebut dan
segera memulangkan ABK WNI. "Kita upayakan melalui pengacara di India agar
perusahaan mau membayar gaji para ABK ini sejumlah diatas empat bulan masa
kerja," kata dia.

Sebagai informasi, perusahaan Nordav BV, tersandung masalah hukum di India
karena mengalami pailit sehingga tidak mampu membayar biaya bahan bakar dan
agen di India. "Karena ini, mereka tidak mampu membayar gaji ABK WNI kita yang
bekerja di dua kapal mereka sejak Juli dan September 2018,"tuturJudha.

Di dalam negeri, Kemenko Bidang Kemaritiman terus berkoordinasi dengan
Kemenhub untuk melaporkan permasalahan ini ke Organisasi Maritim
Internasional/IMO. "Hasilnya adalah IMO memerintahkan Belanda selaku negara
bendera atau flag state dari kapal Miss Gaunt dan Kapal Northwind untuk mendorong
pemilik kapal agar menyelesaikan gaji ABK dan memfasilitasi repatriasi,"beber Basilio.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 A2.5 di
paragraf 7 yang berbunyi Tiap-tiap negara pihak seharusnya memfasilitasi repatriasi
ABK yang sedang bersandar atau melalui laut teritorial atau laut dalam serta
pergantian personil diatas kapal.

Lalu, tambah Basilio, di paragraf ke-8 konvensi IMO menyebutkan bahwa "Secara
khusus, negara pihak seharusnya tidak menolak hak repatriasi masing-masing ABK
karena kondisi keuangan perusahaan atau pemilik kapal atau karena ketidak-
mampuan atau ketidak-inginan perusahaan untuk memindahkan ABK-nya," ujarnya.

Page 65 of 76.