Page 107 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 107
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi besaran nilai kenaika Upah Minimun Provinsi
(UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022, dari yang semula berada pada persentase 0.85 persen
menjadi 5.1 persen atau naik sekitar Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021. Secara nominal
rupiah, maka UMP DKI Jakarta dapat dihitung keseluruhan dengan nilai sekitar Rp4.641.854.
UMP JAKARTA NAIK, ANIES BASWEDAN SEBUT DIMANA-MANA KENAIKAN HARUS
DI ATAS INFLASI
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merevisi besaran nilai kenaika Upah Minimun Provinsi
(UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022, dari yang semula berada pada persentase 0.85 persen
menjadi 5.1 persen atau naik sekitar Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021.
Secara nominal rupiah, maka UMP DKI Jakarta dapat dihitung keseluruhan dengan nilai sekitar
Rp4.641.854.
Menurut Anies, revisi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5.1 persen tersebut merupakan suatu
penyesuaian yang relevan apabila ditinjau dari besaran inflasi di Jakarta yang berada pada nilai
persentase 1.1 persen.
Anies menambahkan, selama ini kenaikan UMP di Jakarta, khususnya sebelum pandemi Covid-
19 menyerang. Rata-rata nilainya selalu naik dan berada pada persentase 8.6 persen.
Namun, ujar dia, di tahun 2021 ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengeluarkan arahan
yang apabila formulanya diterapkan di Jakarta, nilai kenaikannya hanya akan berada pada
persentase 0.86 persen saja. Atau berada pada nilai persentase inflasi di Jakarta yang mencapai
1.1 persen.
"Selama ini kenaikan UMP di Jakarta, khususnya sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Rata-
rata nilainya selalu berada pada persentase 8.6 persen. Namun, Kemnaker mengeluarkan arahan
yang apabila diterapkan di Jakarta, nilai formulanya hanya mencapai 0.86 persen. Bayangkan
apa yang akan terjadi apabila kenaikan UMP berada di bawah nilai inflasi," kata Anies kepada
awak media, Minggu (19/12/2021).
Lanjut dia, keputusan yang diambil untuk menaikan revisi UMP DKI Jakarta juga didasari
pertimbangan akan proyeksi ekonomi.
Dengan demikian, antara buruh dan pengusaha masing-masing mendapatkan jalan tengah.
"Karena untuk memberikan rasa keadilan kepada dua pihak. Kami rasa ini adalah pilihan yang
cukup relevan, sesuai dengan pertimbangan, dan keduanya bisa mengambil jalan tengah,"
ujarnya.
"Bagi buruh mendapat pertambahan pendapatan yang masuk akal. Dan bagi pengusaha, dengan
melihat pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, saya merasa ini menjadi ukuran yang masuk
akal. Karena biasanya naik 8.6 persen, tetapi sekarang kan jadi 5.1 persen," sambung dia.
"Angka 5.1 persen harapannya bagi para buruh memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha
masih angka yang terjangkau. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa
memberikan keadilan kita semua," lanjutnya.
106
