Page 302 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 302
Hakim, tutur dia, juga menetapkan semua produk turunan UU Cipta Kerja bersifat
inkonstitusional. PP 36/2021 adalah salah satu regulasi turunan UU 11/2020.
Karena itulah, Said menganggap, Anies telah memprioritaskan hukum di atas kepentingan politik.
"Sebuah keberanian yang patut diapresiasi," ujar dia.
Menurut dia, memang sudah seharusnya hukum menjadi pedang utama dalam menentukan
kebijakan. Said mengimbau agar gubernur di seluruh Indonesia mengikuti jejak Anies. Caranya
dengan merevisi nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022.
Sebelumnya, UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186,548 menjadi Rp
4.453.935,536. Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Namun, kalangan buruh memprotes penetapan UMP DKI 2022 dan meminta Anies mencabut
keputusannya. Anies lantas melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022. Surat ini ditujukan untuk
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Hari ini Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,11
persen. Dengan begitu, UMP DKI 2022 ditetapkan senilai Rp Rp 4.641.854.
301
