Page 301 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 301

Judul               Anies Revisi UMP DKI Naik Jadi 5,1 Persen, KSPI: Tak Mengacu ke UU
                                    Cipta Kerja
                Nama Media          siapgrak.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://siapgrak.com/artikel/1DgwR88
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-18 19:43:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Kebijakan  PP  36/2021  tidak  dijadikan
              landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1 persen

              positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sebuah keberanian yang patut diapresiasi


              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  dinilai  lebih  mementingkan  aspek  hukum  ketimbang
              politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              DKI 2022 menjadi 5,1 persen. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies
              tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam
              menentukan revisi tersebut.



              ANIES REVISI UMP DKI NAIK JADI 5,1 PERSEN, KSPI: TAK MENGACU KE UU CIPTA
              KERJA
              SIAPGRAK.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lebih mementingkan
              aspek hukum ketimbang politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah
              minimum provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen.

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies tidak mengacu pada Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan revisi tersebut.

              "Kebijakan PP 36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1
              persen," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu, 18 Desember 2021.

              Said memaparkan hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan amar putusan agar tidak
              diterbitkan produk turunan baru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



                                                           300
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306