Page 351 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 351
Anies menegaskan, keputusan menaikkan UMP Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun-tahun sebelum
pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.
Menurut Anies, kenaikan 5,1% merupakan suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau
bagi pengusaha. Diamenilai keputusan tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan daya beli
masyarakat.
Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha.
Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua, imbuh
Anies.
Sebelumnya, pada 22 November 2021, gubernur tersebutmelayangkan surat kepada Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker). Surat bernomor 533/-085.15 itu berisiusulan peninjauan kembali
formula penetapan upah minimum provinsi 2022.
Lewat surat ini, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya
hanya Rp37.749 atau 0,85% masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Pasalnya,
peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di ibu kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di ibu kota selama
Januari-November 2021 sebesar 1,08%. Adapun rerata inflasi nasional pada periode yang sama
sekitar 1,30%. Sedangkan, rata-rata kenaikan UMP Jakarta dalam 6 tahun terakhir adalah
sebesar 8,6%.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan variabel inflasi (1,6%) dan variabel
pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%) saat mengkaji ulang formula UMP tahun 2022. Dari
kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.
350