Page 419 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 419
Gubernur DKI menjelaskan, revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen.
Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada rentang 2 hingga
4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.
Anies menjelaskan, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama
semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai
bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.
"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," imbuh Anies.
Gubernur Anies juga menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas
keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.
Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI
Jakarta selama enam tahun terakhir (2016-2021) adalah 8,6 persen dengan mempertimbangkan
nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi di ibu
kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen.
Adapun, rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP 2022 menggunakan variabel
inflasi 1,6 persen dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51 persen.
Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun
2022.
Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan
layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga
pekerja.
(Antara).
418
