Page 473 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 473

sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir
              adalah 8,6%.
              "Kami  menilai  kenaikan  5,1%  ini  suatu  kelayakan  bagi  pekerja  dan  tetap  terjangkau  bagi
              pengusaha.  Ini  juga  sekaligus  meningkatkan  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Ini  wujud
              apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
              depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua", tutur Anies.

              Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  DKI  Jakarta,  rerata  inflasi  di  Ibu  Kota  selama
              Januari-November  2021  sebesar  1,08%.  Adapun,  rerata  inflasi  nasional  selama  Januari-
              November 2021 sebesar 1,30%.

              Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta dengan
              mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah sebesar 8,6%.

              22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan
              Kembali  Formula  Penetapan  Upah  Minumum  Provinsi  (UMP)  2022  kepada  Menteri
              Ketenagakerjaan.

              Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp
              37.749,-  atau  0,85%,  masih  jauh  dari  layak  dan  tidak  memenuhi  asas  keadilan.  Hal  itu
              disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.

              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan
              variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel
              itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

              Sejalan  dengan  penetapan  UMP,  Pemprov  DKI  Jakarta  berusaha  untuk  meningkatkan
              kesejahteraan  pekerja  dan  mengurangi  biaya  hidup  pekerja  dengan  memberikan  kebijakan
              berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan
              bagi keluarga pekerja.(dtc).





































                                                           472
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478