Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 60
Judul UMP DKI Beratkan Pengusaha
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-12-20 04:18:00
Ukuran 136x146mmk
Warna Warna
AD Value Rp 51.000.000
News Value Rp 153.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Nurzaman (Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang
Pengupahan dan Jaminan Sosial) Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pan-
demi dan sekarang dihantam revisi kenaikan upah
neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kami sangat menyesalkan
dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika benar-benar ditetapkan
perubahan kenaikan UMP ini
Ringkasan
Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 dari 0,85 % menjadi naik 5,1% tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku
usaha. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan
dan Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.
UMP DKI BERATKAN PENGUSAHA
Keputusan Pemerintah Provinsi (Femprov) DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 dari 0,85 % menjadi naik 5,1% tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku
usaha. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan
dan Jaminan Sosial Nurzaman menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.
"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi
kenaikan upah," kata Nurzaman kepada wartawan, Minggu (19/12).
Pelaku usaha berharap, lanjurnya, agar Pemprov mengurungkan kenaikan upah pekerja di
Jakarta tahun depan. Lebih jauh, Nurzaman meminta Pemprov DKI dapat terlebih dahulu
menyerahkan aturan terkait dengan revisi UMP untuk dipelajari. Menurutnya, Apindo belum
menerima salinan terbaru peraturan gubernur (pergub) tentang revisi nilai kenaikan UMP 2022.
59
