Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 61
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyesalkan langkah Pemprov DKI tersebut
karena seluruh provinsi telah menetapkan UMP dengan formula yang mengacu pada PP No.
36/2021 tentang Pengupahan. Sejauh ini hanya DKI Jakarta yang melakukan perubahan setelah
mengirimkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kami sangat menyesalkan dengan keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
jika benar-benar ditetapkan perubahan kenaikan UMP ini," ujar Kepala Biro Humas Kemenaker
Chairul Fadhly Harahap, Minggu (19/12).
Terkait hal itu, Kemenaker menyerahkan mekanisme penindakan sesuai dengan UU No. 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan keputusan Gubernur
Anies Baswedan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Meski tidak memakai 10 data dalam penghitungan UMP sebagaimana dimanatkan dalam PP No.
36/2021, langkah tersebut tidak serta-merta melanggar regulasi. (Rahmadtouzan/ llm Fathlmah)
60
