Page 627 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Skala upah itu menentukan besaran upah yang seharusnya diterima oleh pegawai berdasarkan
masa baktinya di perusahaan tersebut.
“Iya harus mengikuti aturan struktur skala upah,” tegas Yanuar saat ditemui di Cimahi Techno
Park, Kota Cimahi pada Kamis (16/12/2021).

Kewajiban untuk menetapkan struktur dan skala upah tercantum dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal itupun ditegaskan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-KESRA/2021
tentang UMK.

Berdasarkan aturan tersebut, pengusaha harus menyusun dan memberlakukan struktur skala
upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa
kerja lebih dari satu tahun.
Dengan aturan tersebut, pekerja yang sudah bekerja lebih dari setahun seharusnya bisa
mendapatkan upah lebih dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang sudah
ditetapkan yakni sebesar Rp 3.272.668,50.

Struktur skala upah, jelas Yanuar, akan dilihat dari kompetensi, pengalaman bekerja, jenjang
pendidikan hingga masa bakti yang akan membedakan besarannya.

“Harusnya lebih (dari UMK bagi pekerja 1 tahun ke atas). Nanti juga dihitung berdasarkan
kompetesinya, pengalaman kerjanya, keahliannya atau jenjang pendidikannya yang
membedakan pekerjaan satu dengan yang lainnya,” jelasnya.

Namun, lanjut Yanuar, skala upah tersebut tak harus dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota
(Perwal) sebab sudah jelas diatur dalam peraturan yang lebih tinggi seperti PP dan Undang-
undang.

“Kalau struktur skala upah aturannya udah mengikat, kalau Perwal tidak karena sudah diatur
oleh aturan yang di atasnya,” tegasnya.

Sumber : cimahikota.go.id

626