Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2019

"Kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan pekerja secara
masif, sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri akan pekerja
terampil yang sesuai, serta meningkatkan daya saing. Saya yakin pelaku industri
akan menyambut baik kebijakan ini," ujarnya, Rabu (10/7/2019).

Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam
Tahun Berjalan.

Beleid tersebut mengatur pemberian insentif super tax deduction sebesar 200%
bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi. Selain
insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi, PP tersebut mengatur kebijakan
insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar
300%.

Tak hanya itu, insentif investment allowance juga diberikan untuk industri padat
karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Hanif menilai dengan banyaknya pihak swasta yang terlibat dalam menyelenggaraan
pelatihaan vokasi, maka kebijakan pemerintah dalam memperbaiki mutu dan akses
pelatihan vokasi akan terwujud dan kekurangan pekerja trampil di Indonesia akan
dapat terpenuhi.

Adapun, perbaikan akses dan mutu pelatihan vokasi melalui kebijakan triple skilling
yakni skilling, upskilling, dan reskilling akan makin efekif dengan daya dukung
insentif pajak pro-vokasi.

Program skilling diperuntukkan bagi pekerja atau calon pekerja untuk memperoleh
keterampilan. Upskilling diperuntukkan bagi pekerja untuk meningkatkan
keterampilan guna peningkatan karir. Lalu, reskilling diperuntukkan bagi pekerja
korban PHK dan pekerja yang ingin melakukan alih skill dan profesi.

Adapun, perbaikan akses pelatihan dilakukan dengan melibatkan Balai Latihan Kerja
(BLK) milik pemerintah, Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta, Training
Center milik industri, Training Center milik kementerian/lembaga pemerintah,
program pemagangan dan sertifikasi kompetensi.

"Guna memastikan lulusan pelatihan sesuai kebutuhan industri, penyelenggaraan
pelatihan vokasi melibatkan dunia industri dan asosiasi profesi, baik dalam
penyusunan kurikulum maupun instruktur. Selain mendapatkan materi, peserta
pelatihan harus mengikuti on the job training dan uji kompetensi," tutur Hanif.

Tahun ini, lanjutnya, pemerintah menargetkan sedikitnya 2 juta peserta pelatihan
vokasi dari berbagai jalur pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun
swasta. Tiga layer vokasi dilibatkan dalam hal ini, yaitu BLK, SMK dan Politeknik.

Page 43 of 61.