Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2019
P. 62

Peresmian penggunaan KTP-e Reader dihadiri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan
               Sipil (dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Ketua DJSN Tubagus Ahmad
               Chusni, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, anggota dewas
               dan undangan lainnya.

               Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif (kanan) memperlihat alat
               pembaca pada peresmian penggunaan pembaca KTP-e (KTP-e Reader) untuk
               permudah klaim dan pendaftaran kepesertaan di Jakarta, Kamis (28/3/2019) (Foto:
               ANTARA News/Erafzon SAS) Krishna mengatakan rata-rata 10.000 pekerja
               mendatangi kantor cabang, dan 90 persen mengajukan klaim pencairan JHT
               (Jaminan Hari Tua). "Dengan KTP-e Reader yang cukup menempelkan KTP-e lalu
               sidik jari pemilik, maka data peserta sudah tampil. Kecepatan membacanya 10
               detik." Agus menyatakan KTP-e Reader miliknya dapat mengakses data personal
               peserta sesuai dengan data terakhir di Ditjen Dukcapil. Syaratnya, peserta harus
               memiliki KTP-e, sehingga proses validasi data dilakukan lebih cepat dan formulir F5
               secara otomatis terisi dengan menggunakan data yang tersimpan dalam chip KTP-e.

               "Jika KTP-e peserta mengalami masalah atau belum memiliki KTP-e, kami tetap
               melayani, tetapi secara manual. Diharapkan ke depannya seluruh peserta sudah
               menggunakan KTP-e agar seluruh proses lebih ringkas dengan memastikan
               beberapa unsur penting validitas data, yaitu tepat orang dan tepat waktu," kata
               Agus.

               Tepat orang yang dimaksud Agus adalah orang yang melakukan transaksi
               pengajuan klaim JHT adalah benar pemilik dari saldo JHT yang diajukan dan
               dibuktikan dengan kesesuaian data biometrik yang terdapat pada KTP-e peserta.

               Sementara tepat waktu yang dimaksud adalah kebutuhan waktu yang diperlukan
               dalam mengajukan klaim JHT dapat diselesaikan sesuai dengan estimasi yang
               ditentukan.

               "Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan jadi sangat ringkas dan mengurangi
               risiko terjadinya fraud karena validitas data yang sangat terukur," ujar Agus.

               Penambahan fitur digital, kata Agus, menjadi salah satu pondasi layanan digital di
               BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

               Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS Editor: Budi Santoso COPYRIGHT (c) ANTARA 2019
               .

















                                                       Page 61 of 124.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67