Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2019

Ditegaskan Estiarty, Itjen memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian
gratifikasi di Kemnaker dan saat ini Itjen telah menjalin kerja sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengendalian pengendalian
gratifikasi di lingkungan Kemnaker, termasuk Permenaker Nomor 17 Tahun 2017
tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai ASN dan penyelenggara
negara di Kemnaker.

"Diharapkan Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota, Kepala UPTP selaku kepanjangan
tangan Kemnaker, proaktif dan berperan serta dalam upaya meningkatkan
profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Kemnaker, "
kata Estiarty.

Estiarty menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut di tahun 2019, salah satu
langkahnya pimpinan unit kerja pada instansi pemerintah wajib menindaklanjuti
rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun
Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

"Saya harap semua Kadianaker provinsi/kabupaten/kota, Kepala UPTP dan para
pejabat eselon II Pusat sebagai penanggung jawab DIPA berkomitmen melakukan
peningkatan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN
Kemnaker, " katanya.

Sesuai instruksi Menaker, Estiarty menambahkan Itjen sebagai aparat pengawasan
intern Kemnaker untuk terus mengawal program, kebijakan pemerintah dan
pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar
terhindar dari korupsi.

Sebagai tindak lanjut instruksi kebijakan pengawasan di tahun 2019 Menaker, Itjen
telah menyusun tujuh kebijakan pengawasan tahun 2019. "Diantara kebijakan
tersebut yakni meningkatkan kualitas LK dan mempertahankan opini WTP
pengawasan pada peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik dan menetapkan sasaran pengawasan didasarkan analisis
resiko audit yakni satker atau program memiliki resiko tinggi, berskala besar dan
rawan KKN," katanya.

Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyambut positif program Kemnaker
untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, berkualitas,
akuntabel demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan
dan akuntabel. Sebab program tersebut telah dikembangkan oleh Pemprov Jatim di
seluruh SKPD dengan semboyan CETTAR (Cepat Efektif Tanggap Transparan
Akuntabel dan Responsif).

"Kami Disnaker Jatim sangat berterimakasih, seluruh program-program Kementerian
di kami, teradopsi dan terlaksana dengan baik. Kami sangat welcome dan sangat
senang terhadap program Kemnaker karena kami selalu berpikir, apapun program

Page 65 of 124.