Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2019
P. 45
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan
serikat pekerja tak bisa dibubarkan oleh perusahaan.
"Itu melanggar undang-undang yang berlaku tentang serikat pekerja dan serikat
buruh," ucalnya.
Menurutnya, serikat pekerja itu dapat dibubarkan melalui kesepakatan serikat
pekerja itu sendiri. Dia menambahkan di suatu perusahaan juga dimungkinkan
memiliki lebih dari satu serikat pekerja.
"Kami juga mendorong bagi perusaahaan yang belum memiliki serikat pekerja untuk
membentuk serikat pekerja. Setiap perusahan yang ada serikat pekerja harus juga
memiliki perjanjian kerja bersama. Ini wajib ada," tuturnya.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipaya Payaman Simanjuntak
berpendapat menuturkan manajemen tidak bisa membubarkan SP.
Manajemen boleh tidak mengikutsertakan SP dalam perundingan hanya kalau
anggotanya kurang dari 10% dari jumlah seluruh karyawan. Terlebih apabila serikat
pekerja itu, sudah resmi mendaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tindak pidana kejahatan diancam hukuman penjara maksimum 5 tahun penjara,"
ujarnya.
Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan S. Junaedah AR
mengatakan di dalam satu perusahaan boleh memiliki serikat pekerja lebih dari
satu. Pasalnya, serikat pekerja merupakan organisasi yang bebas dikuti oleh pekerja
"Pekerja boleh menjadi atau tidak menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja.
Tidak ada larangan atau paksaan untuk menjadi atau tidak menjadi anggota serikat
pekerja atau pengurus serikat pekerja," katanya.
Dia menegaskan berdasarkan UU nomor 21 tahun 2000, serikat pekerja tak dapat
dibubarkan oleh manajemen atau pemilik perusahaan. "Ini harus SP-nya sendiri
yang membubarkan," ucap Junaedah.
Pihaknya juga tengah mendorong perusahaan-perusahaan untuk memiliki PKB.
Pasalnya, PKB akan membuat hubungan industrial yang harmonis karena
pembuatan PKB dibuat antara pengusaha dengan pekerja.
Page 44 of 91.
