Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2019

Title RIBUAN BURUH GELAR AKSI TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN JUMAT 16 AGUSTUS
Media Name detik.com
Pub. Date 13 Agustus 2019
https://news.detik.com/berita/4663749/ribuan-buruh-gelar-aksi-tolak-re visi-uu-
Page/URL
ketenagakerjaan-jumat-16-agustus
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) berencana melakukan demonstrasi
penolakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Aksi diperkirakan
dihadiri ribuan massa.

"Tanggal 16 (Agustus) besok ini awal aksi dalam rangka penolakan revisi UU 13 yang
dilakukan oleh Gebrak. Kalau estimasi, kemarin kita perkiraan kita ya sekitar 5000-an. Kita
akan upayakan, kalo bisa lebih, lebih," kata Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh
Indonesia (KPBI), Ilhamsyah di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa
(13/8/2019).

Aksi rencananya digelar di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jumat (16/9). Demo akan
dimulai pada pukul 10.00 WIB. Mereka juga berencana melaksanakan Salat Jumat bersama
di lokasi aksi.

"Aksi tanggal 16 (Agustus), kita akan langsung titik kumpulnya di depan Gedung DPR. Itu
sekitar jam 10.00 WIB. Karena hari itu adalah hari Jumat, kita akan Salat Jumat juga di
depan Gedung DPR," imbuhnya.

Tanggal ini dipilih oleh GEBRAK sebab pada hari itu akan ada sidang tahunan MPR yang
dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. GEBRAK melakukan aksi penolakan terhadap revisi UU
Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang dinilai tidak pro kaum buruh, melainkan
memprioritaskan para pengusaha demi mendapatkan investasi.

"Jadi sebenarnya, latar belakang revisi ini adalah desakan dari kepentingan para pemilik
modal untuk mereka memuluskan investasinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada
hari ini, terutama pemerintahan Jokowi pada hari ini lebih mendengarkan kepentingan
pengusaha-investor untuk melakukan revisi sesuai dengan yang ingin dilakukan oleh
pengusaha," ujarnya.

Karena itu, Ilham pun meminta kepada pemerintah untuk tegas dalam menerapkan
kebijakan. Ia meminta agar pemerintah tidak dikontrol oleh pihak luar dan tetap
mengutamakan kepentingan rakyat.

"Kami melihat pemerintah kita ini tidak mampu memberikan satu posisi tawar terhadap
investasi. Kan misalnya, posisi negara itu dia bisa membuat persyaratan kepada investasi
yang masuk ke Indonesia, anda boleh berinvestasi di Indonesia tapi syaratnya anda harus
melakukan ini, anda harus melakukan ini, anda harus mentaati ini, aturan-aturan yang ada,"
pungkasnya.
(knv/knv)

Page 39 of 91.