Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 123
jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana ini wajib bagi seluruh kapal penangkap
ikan.
"Apabila terjadi apa-apa kepada ABK dan nelayan tidak perlu khawatir, karena telah
dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Silvinus.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tual Ari Wibowo mengatakan apa
yang dilakukan tersebut adalah suatu bentuk perlindungan HAM bagi pekerja yang
berada di laut, seperti nelayan dan ABK kapal ikan.
Dengan perlindungan ini, kata dia, diharapkan nelayan dan ABK dapat merasa
semakin nyaman dan aman karena terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja.
"ABK kapal diikutkan ke dalam dua program yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan jaminan kematian (JKM). Iuran JKK sebesar 1,27 persen dan JKM 0,3 persen
dari upah, dan untuk nelayan hanya Rp16.800 terdiri atas 1 persen untuk JKK dari
upah dan Rp.6.800 untuk JKM," kata Ari.
Ia menjelaskan, BPJS selaku penyelenggara program jaminan sosial
ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja pada sektor formal
(penerima upah) dan sektor informal (bukan penerima upah).
Program JKK, kata dia, memberikan manfaat berupa pengobatan dan perawatan
sesuai indikasi medis tanpa batas biaya, santunan sementara tidak mampu bekerja
dan jika terjadi resiko meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maka ahli waris
pekerja berhak menerima santunan yang besarnya setara dengan 48 kali upah.
"Ahli waris dapat menerima jaminan kematian sebesar Rp24 juta ditambah dengan
beasiswa kepada satu orang anak sebesar Rp12 juta dengan syarat minimal
kepesertaan lima tahun," demikian Ari Wibowo.
Pewarta: Shariva Alaidrus Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2019 .
Page 122 of 211.
