Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 127
Penempatan melalui skema EPS meliputi 5 sektor, yaitu Manufaktur, Konstruksi,
Jasa, Perikanan, dan Pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru
menempatkan di sektor Manufaktur dan Perikanan.
Perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korea sendiri telah
berlangsung sejak tahun 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan
revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara
format MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara pengirim,
termasuk Indonesia.
"Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-
draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korea sebelumnya, tetapi masih
terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan
kesepakatan dari kedua belah pihak," jelas Menaker.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Drs. Aris Wahyudi, M.Si menambahkan, Kemnaker
memandang bahwa Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea memiliki
keinginan yang sama untuk segera menyelesaikan proses pembaruan dokumen MoU
EPS. Counter-draft MoU dari Pemerintah Indonesia telah disampaikan secara resmi
kepada pihak Pemerintah Korea. Hingga saat ini, Pemerintah Korea belum
menyampaikan tanggapannya terhadap counter draft MoU dari Pemerintah
Indonesia.
"Sebagai upaya untuk percepatan finalisasi pembaruan MoU, maka Pemerintah
Indonesia melalui Atnaker RI di Korea telah meminta pihak Ministry of Employment
and Labor of Korea untuk melakukan bilateral meeting secepatnya", lanjut Aris.
Pada hari yang sama, Menaker Ida Fauziyah juga menerima kunjungan Dubes RI
LBBP Untuk Selandia Baru Merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya.
Selain silaturahmi, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral
kedua negara, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.
Turut hadir mendampingi Menaker, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Indah
Anggoro Putri dan Direktur PPTKLN, Eva Trisiana.
Page 126 of 211.
