Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 2

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan

                                                18 November 2019


                                                        Berita Terbaru
                                   120
                                   100
                                    80                   Positif; 98

                                    60
                                    40
                                                                     Negatif; 16
                                    20
                                     0
                                                 Positif               Negatif

                                                  NEWSTREND

                 Judul          :  PEMBAHASAN UMK BEKASI DIWARNAI VOTING

                 Sentimen       :  Positif

               Ringkasan


               Upah  Minimum  Kota  (UMK)  Bekasi  2020  diusulkan  naik  8,51  persen  menjadi  Rp
               4.589.708 dari sebelumnya Rp 4.229.756. Padahal, aspirasi buruh di Kota Bekasi
               menuntut agar kenaikan upah mencapai 15 persen atau menjadi Rp 4.864.219.


               Anggota  Dewan  Pengupahan  Serikat  Pekerja  Bekasi  Rudolf  mengatakan,  proses
               pembahasan  UMK  berlangsung  penuh  perdebatan  lantaran  Asosiasi  Pengusaha
               Indonesia (Apindo) Kota Bekasi malah mengusulkan tidak ada penetapan UMK pada
               tahun  depan.  Menurut  Rudolf,  perwakilan  pengusaha  beralasan,  ada  sekitar  70
               persen pengusaha yang tidak mematuhi untuk membayar gaji pegawai sesuai UMK
               2019 dan tidak pernah mendapatkan teguran dari pemerintah.

               Perwakilan Apindo Kota Bekasi Nugraha menegaskan, pihaknya bersikukuh menolak
               UMK  2020.  Dia  membenarkan,  tujuh  perwakilan  Apindo  tidak  mengikuti  voting
               kenaikan UMK, yang dirasa hanya memenuhi tuntutan kelompok buruh tersebut.


               Dia menyatakan, sikap Apindo tersebut diambil lantaran pemerintah, baik provinsi dan
               kota belum melakukan evaluasi pelaksanaan UMK 2019. Lantaran Pemprov Jabar
               tidak  bisa  memberikan  data  evaluasi  pelaksanaan  UMK  2019,  pihaknya  sepakat
               dalam posisi menolak kenaikan UMK tahun depan. "Di dalam SK gubernur terkait
               kenaikan UMK 2019, berlaku untuk 27 daerah kabupaten/kota di seluruh Jabar. Pada
               diktum  keempat  ada  jelas-jelas  kalimat  pengawasan  dan  pengendalian  upah
               minimum  dilakukan  gubernur  Jabar  dan  wali  kota  (tapi  tidak  dilaksanakan),"  kata
               Nugraha.



                                                       Page 1 of 211.
   1   2   3   4   5   6   7