Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 35
Title BURUH DI JAWA TIMUR TOLAK UMK DAN UMP TAHUN 2020
Media Name detik.com
Pub. Date 17 November 2019
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/4787866/buruh-di-jawa-timur-t olak-umk-dan-
Page/URL
ump-tahun-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Surabaya - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menolak Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) antar daerah. Mereka
beralasan jika upah tersebut tidak sesuai dan tidak merata antar daerah di Jatim.
"Ada daerah yang upahnya Rp4,2 juta, tapi ada daerah yang upahnya Rp 1,7 hingga Rp 2
juta, dan selisihnya lebih dari 120 persen," kata Sekjen FSPMI Jawa Timur Jazuli, Minggu
(17/11/2019).
Jazuli mencontohkan, jika UMK 2019 Kota Pasuruan dari Rp2.575.616 naik menjadi
Rp2.794.801 pada UMK 2020. Sedangkan UMK 2019 Kabupaten Pasuruan dari Rp3.861.518
naik menjadi Rp 4.190.133.
"Jaraknya antar kedua daerah itu berdekatan, tapi nilai kenaikan UMKnya selisih sangat
jauh," ujar Jazuli.
Jazuli menegaskan kenaikan UMP tersebut tidak sebanding dengan survei kebutuhan hidup
layak (KHL) yang sebelumnya diusulkan. Jazuli menilai penetapan UMP yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah nomor 78 menggunakan indikator berbeda dan mengabaikan survei
KHL.
"Hasil survei kebutuhan hidup layak yang kami lakukan idealnya kenaikan antara 17 sampai
dengan 20 persen, tapi faktanya malah tidak merata," ungkap Jazuli.
Jazuli menambahkan jika survei KHL lebih relevan untuk digunakan sebab membandingkan
semua kebutuhan buruh dengan memperhatikan kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif
dasar listrik dan bahan bakar minyak.
Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa agar memangkas
kesenjangan atau disparitas UMK antar daerah. Menurut Jazuli dengan cara harus turun
langsung ke setiap daerah, untuk bisa melihat secara langsung kebutuhan upah di masing-
masing daerah.
"Gubernur mestinya tidak hanya mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker), kenaikan upah sebesar 8,51 persen. Kita ini berdasarkan nominal upah,
bukan presentasi," lanjut Jazuli.
Seperti diketahui, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu
Subagjo memastikan UMP naik sebesar 8,51 persen. Keputusan tersebut telah disetujui
dewan pengupahan dan tinggal disahkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
(fat/fat) birojatim fspmi umk di jatim ump di jatim ump dan umk jatim.
Page 34 of 211.
