Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 32
Title ASOSIASI SERIKAT PEKERJA (ASPEK) TOLAK RENCANA PEMERINTAH HAPUS UMK
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 17 November 2019
https://nasional.kontan.co.id:443/news/asosiasi-serikat-pekerja-aspek- tolak-rencana-
Page/URL
pemerintah-hapus-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) lebih adil dalam menerbitkan regulasi. Pemerintah harus
mempertimbangkan nasib pekerja atau buruh.
Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat menyatakan bakal menyoroti rencana
Pemerintah yang akan menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK) hingga
UMK sektoral dan mengganti menjadi satu sistem pengupahan di daerah.
"Seharusnya Menaker lebih memprioritaskan untuk menghapus Peraturan
Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan karena telah melanggar Undang-
Undang yang lebih tinggi, yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,"
jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11).
Mirah juga meminta pemerintah mengembalikan sistem pengupahan berbasis survei
kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar menentukan upah minimum, baik di
tingkat provinsi, kota/kabupaten.
Mirah menyatakan rencana menghapus UMK dan UMK Sektoral justru akan
menghambat pertumbuhan ekonomi karena semakin menggerus daya beli
masyarakat.
Menurutnya wilayah yang masuk kategori miskin akan sulit mengejar UMK di tingkat
provinsi, sedangkan wilayah yang UMK nya sudah lebih tinggi akan terhambat
kenaikan UMK-nya karena harus menahan laju upahnya agak tidak memberatkan
wilayah yang miskin.
Ia menilai industri yang selama ini sudah beroperasi di wilayah yang UMK-nya
rendah, pasti juga akan kesulitan jika UMK nya harus mengikuti keseragaman upah
di tingkat provinsi.
Mirah juga mengingatkan Menaker untuk memfungsikan Lembaga Kerja Sama
Page 31 of 211.
