Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

terbanyak apabila musyawarah mufakat tidak disepakati anggota dewan
pengupahan.

"Keputusan diambil melalui pemungutan suara yang diikuti 25 dari 32 anggota
Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah,
Apindo, akademisi, hingga serikat pekerja," katanya.

Edi menjelaskan ada dua usulan besaran UMK 2020 pertama diajukan pemerintah
daerah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan yakni sebesar
Rp4.498.961.

Sedangkan usulan kedua diajukan oleh serikat pekerja tanpa mengabaikan patokan
Komponen Hidup Layak atau KHL yakni sebesar Rp4.606.913.

"Dari hasil pemungutan suara usulan pertama memperoleh 19 suara sementara
usulan kedua hanya enam suara. Oleh karena itu, berdasarkan suara terbanyak
maka UMK yang diputuskan adalah sebesar Rp4.498.961 atau naik sebesar 8,51
persen dari UMK 2019 sebesar Rp4.146.126," ungkapnya.

Edi mengaku putusan itu saat ini sudah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Jawa Barat untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Kita tinggal menunggu saja salinan putusan dari Gubernur Jawa Barat terkait
besaran UMK Kabupaten Bekasi tahun depan," ucapnya.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bekasi, Sukamto mengatakan meski kecewa pihaknya
menerima keputusan itu. "Kecewa karena memang pembahasan tidak
mengakomodir aspirasi serikat pekerja yang tergabung di Dewan Pengupahan
Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo mengapresiasi kinerja seluruh anggota
Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang telah menyelesaikan tugasnya
menetapkan UMK 2020 dengan lancar dan tertib.

"Ini harapan kita bersama dengan kondusifitas iklim investasi di Kabupaten Bekasi.
Kami juga selama ini tidak pernah keberatan bahkan berpegang pada peraturan
menteri. Karena bicara UMK itu given dan kita tidak ada masalah," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2019 .

Page 83 of 211.