Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 87
Title KSPI TOLAK WACANA PENGHAPUSAN SKEMA UMK
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/11/14/q0yf7g409-ks pi-tolak-
Page/URL
wacana-penghapusan-skema-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan meninjau skema pengupahan terhadap
buruh di kabupaten/kota. Tidak tertutup kemungkinan nantinya Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi
(UMP).
Hal itu diwacanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang
menyatakan ada kemungkinan bila nanti skema pengupahan hanya mengacu pada
UMP, termasuk untuk kabupaten/kota. Menanggapi pernyataan Menaker, Presiden
KSPI Said Iqbal menyatakan wacana tersebut tak tepat. Menurutnya, wacana itu
juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan secara sistematis
akan memiskinkan kaum buruh.
"Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa upah minimum terdiri atas
upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota," katanya dalam
siaran pers, Kamis (14/11).
Lebih lanjut, Iqbal menegaskan upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten/kota
sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sehingga, tidak masuk akal apabila UMK
hendak dihapuskan.
"Karena akan memicu perusahaan berlomba-lomba membayar upah buruh hanya
sesuai UMP," ujarnya.
Ia mencontohkan, UMP Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar Rp 1,668,372.
Sedangkan, UMK Jawa Barat tahun 2019 yang tertinggi ada di Kabupaten Karawang,
yakni Rp 4.234.010. Adapun, yang terendah terdapat di Kabupaten Pangandaran,
sebesar Rp 1.714.673.
"Jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta
hanya mendapatkan upah 1,6 juta," ungkapnya.
"Apa yang bisa dikatakan untuk kebijakan semacam ini kalau bukan ngawur dan
secara sistematis memiskinkan kaum buruh," tambahnya.
Di sisi lain, KSPI mendesak agar UMK pada 2020 naik sebesar 15 persen. Selain
UMK, buruh juga mendesak Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang
Page 86 of 211.
