Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 97

Title          BUPATI KBB BELUM PUTUSKAN PENETAPAN UMK
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      16 November 2019
                              https://daerah.sindonews.com/read/1459462/174/bupati-kbb-belum-putuska n-
               Page/URL
                              penetapan-umk-1573889759
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna belum bisa memberikan jawaban dan
               keputusan terkait aturan mana yang akan dipakai dalam menetapkan UMK
               Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2020. Umbara beralasan masih harus
               membicarakan hal tersebut dengan elemen terkait baik disnaker, buruh, appindo,
               karena penetapan UMK akan berpengaruh kepada segala hal.

               "Belum diputuskan, kami masih diskusi dengan buruh dan pihak terkait lain. Aturan
               mana yang akan dipakai, liat nanti tapi jangan sampai ada yang dirugikan," kata
               Umbara, Sabtu (16/11/2019).

               Dia menampung keinginan dari perwakilan buruh yang menolak jika penetapan UMK
               memkai aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
               Pengupahan. Tapi pihaknya juga tetap harus mendapatkan masukan dari Disnaker
               dan juga kalangan pengusaha, supaya ada kesamaan cara pandang dan tidak
               menguntungkan salah satu pihak saja.

               Umbara sependapat jika buruh di KBB harus sejahtera, terperhatikan sandang,
               pangan, dan papannya. Pemerintah daerah pun terus mendukung agar buruh di
               KBB memiliki rumah layak, sehingga ke depan akan dibangun perumahan khusus
               buruh. Tapi di sisi lain iklim investasi juga harus dijaga jangan sampai pengusaha
               keberatan, seperti banyak terjadi di daerah lain pengusaha memindahkan pabriknya
               ke daerah lain.

               "Tunggu saja dalam beberapa hari akan kembali rapat dengan buru untuk mencari
               solusi sebelum batas waktu terakhir rekomendasi diserahkan ke provinsi," imbuhnya
               .

               Ketua PUK SPSI Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) PT Ultra Jaya,
               Kiki Permana Saputra menyebutkan, soal UMK 2020 pihaknya tetap pada prinsip
               tidak mau mengacu ke PP 78/2015. Tetapi menggunakan parameter kenaikan upah
               sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan dari hasil survei
               pasar Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten. Sebab jika acuannya menggunakan PP
               78 maka kenaikan UMK 2020 hanya sekitar 8.51%.

               "Kami inginnya penetapan UMK itu melihat dari hasil survei pasar oleh DP KBB,
               inflasi tahun depan, dan PDRB KBB, sehingga nantinya muncul angka berapa KHL
               untuk di KBB," ucapnya. (wib).



                                                       Page 96 of 211.
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102