Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 98

Title          PRESIDEN KSPI: WACANA MENAKER IDA FAUZIYAH NGAWUR DAN MEMISKINKAN BURUH
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      16 November 2019
                              https://politik.rmol.id/read/2019/11/16/410276/presiden-kspi-wacana-me naker-ida-
               Page/URL
                              fauziyah-ngawur-dan-memiskinkan-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana Kementerian
               Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan meninjau skema pengupahan terhadap
               buruh di kabupaten/kota. Tidak tertutup kemungkinan nantinya Upah Minimum
               Kabupaten/Kota (UMK) dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi
               (UMP).

               Sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
               memungkinkan saja bila nanti skema pengupahan hanya mengacu pada UMP,
               termasuk untuk kabupaten/kota.

               "Iya ada kemungkinan me-review UMP itu hanya satu. Jadi tidak melihat UMK,
               provinsi maupun kabupaten/kota," kata dia di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Selasa
               lalu (12/11).

               Menanggapi pernyataan Menaker, Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan wacana
               tersebut ngawur, bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan
               secara sistematis akan memiskinkan kaum buruh.

               "Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa upah minimum terdiri atas
               upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota," katanya.

               Lebih lanjut Said Iqbal menegaskan bahwa upah minimum berdasarkan wilayah
               kabupaten/kota sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi tidak
               masuk akal apabila UMK hendak dihapuskan. Karena akan memicu perusahaan
               berlomba-lomba membayar upah buruh hanya sesuai UMP.

               Sebagai contoh, UMP Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,668,372.
               Sementara itu, UMK Jawa Barat tahun 2019 yang tertinggi ada di Kabupaten
               Karawang, yakni Rp 4.234.010. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten
               Pangandaran, sebesar Rp 1.714.673.

               "Jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta
               hanya mendapatkan upah 1,6 juta," kata Iqbal.

               "Apa yang bisa dikatakan untuk kebijakan semacam ini kalau bukan ngawur dan



                                                       Page 97 of 211.
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103