Page 42 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2019
P. 42
Dalam orasinya buruh menyatakan revisi nantinya akan merugikan dan
menyengsarakan para buruh.
"Kami dari berbagai organisasi buruh di Karanganyar, secara tegas, menolak
rencana pemerintah yang akan melakukan revisi terhadap UU No 13 tahun 2003.
Karena UU ini belum saatnya direvisi," ujar Hariyanto, ketua Serikat Pekerja
Nasional, Karanganyar.
Menurut Hariyanto, jika UU ini direvisi, para buruh khawatir, kesejahteraan buruh
yang ada di dalam UU tersebut akan dipangkas. Hariyanto mencontohkan soal
pesangon yang rencananya akan dihapuskan.
"Kita mendengar akan ada penghapusan pesangon. Ini kita tolak. Disamping itu,
masih banyak pelanggaran dalam UU ketenagakerjaan ini yang belum ditegakkan,
seperti belum diangkatnya para pekerja kontrak menjadi karyawan tetap, padahal
telah memenuhi persyaratan. Ini hal utama yang kami sampakan kepada anggota
DPRD untuk diteruskan kepada pemerintah," tegasnya.
Ditambahkannya, yang perlu direvisi adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Dalam PP tersebut, jelasnya, belum dicantumkan biaya pendidikan anak dalam
perhitungan hidup layak.
Wardoyo
Page 41 of 58.
