Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 172
tekad setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan
anggaran negara secara baik, transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita
perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Ida mengakui, kinerja Kemnaker semakin membanggakan. Hal itu terlihat dengan prestasi yang
dicapai. Ida berharap pihaknya dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja tersebut.
Kemnaker meraih Opini WTP dalam 4 tahun berturut-turut sejak 2016. (Foto: Dok. Kemnaker)
Selain itu, ia juga berharap agar pada 2020 seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu
melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di Kemnaker, termasuk realisasi
anggaran Kemnaker.
"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,
tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Ketua BPK Firman Agung menambahkan, berdasarkan ketentuan UU Keuangan Negara dan UU
APBN, setiap tahun pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang
disampaikan terdiri dari 87 laporan K/L, termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum
keuangan Negara (LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN tersebut.
"LKPP tahun 2019 mencakup tujuh komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan
perubahan equitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," ungkap Firman.
(rea).
171
