Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 184
Menurutnya, opini WTP dari BPK merupakan wujud dari komitmen dan tekat setiap jajaran di
Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara
baik, transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita
perbaiki di masa mendatang. Kemnaker berkomitmen, apa yang kami lakukan itu harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ida.
Ia mengungkapkan, kinerja Kemnaker semakin terlihat membanggakan. Saat kinerja semakin
membaik, prestasi pun terlihat.
"Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang," ujarnya
didampingi Plt. Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan Ida berharap, pada 2020, seluruh pejabat
tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan
di Kemnaker, termasuk realisasi anggaran Kemnaker.
"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,
tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.
Firman Agung, dalam sambutannya mengatakan, tahun ini, berdasarkan ketentuan UU
Keuangan Negara dan UU APBN, pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang
disampaikan terdiri dari 87 laporan kementerian dan lembaga, termasuk Laporan Keuangan
Bendahara Umum keuangan Negara (LKBUN) dan LKPP yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan
LKBUN tersebut Firman mengatakan, LKPP tahun 2019 mencakup tujuh komponen laporan
keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan equitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan. (*).
183
