Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020
P. 121

hal itu seiring dengan adanya potensi pertambahan jumlah pengangguran yang mencapai 4 juta
              sampai 5,5 juta orang pada tahun ini akibat pandemi COVID-19.

              Untuk mengatasi pengangguran sudah sepantasnya Pemerintah bekerja cepat dan tepat dalam
              mengimplementasikan kebijakan dan stimulus yang sudah disiapkan untuk mengatasi ancaman
              PHK di sejumlah sektor industri, agar dapat segera direalisasikan secara cepat dan tepat. Perlu
              kebijakan  yang  tegas  dan  aplikatif,  agar  semua  program  bantuan  yang  direncanakan  bisa
              direalisasikan.
              Kita mengapresiasi keinginan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
              Caranya, dengan menambah alokasi dana desa lebih besar kepada desa tertinggal yang memiliki
              jumlah penduduk banyak. Juga dana bantuan sosial. Kebijakan yang akan diterapkan tahun
              2018 ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat desa.
              Untuk  menurunkan  tingkat  pengangguran  pemerintah  harus  mampu  meningkatkan
              pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja. Para pengamat menyatakan, untuk
              dapat menekan tingkat pengangguran, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan sektor
              tradable terutama sektor pertanian dan industri manufaktur serta sektor pendukung lainnya.

              Pemerintah juga periu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka
              menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja
              yang  mampu  menyerap  banyak  tenaga  kerja  sehingga  mengurangi  pengangguran.  Karena
              pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.

              Selanjutnya  menghapuskan  korupsi.  Sebab  korupsi  adalah  salah  satu  penyebab  layanan
              masyarakat  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadikan
              masyarakat tidak bisa menikmati hakmereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
              Kemudian  menjaga  stabilitas  harga  bahan  kebutuhan  pokok.  Fokus  program  ini  bertujuan
              menjamin  daya  beli  masyarakat  miskirV keluarga  miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok
              terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

              Hal  lain  yang  periu  dilakukan  adalah  menyempurnakan  dan  memperluas  cakupan  program
              pembangunan  berbasis  masyarakat.  Pemerintah  juga  periu  memperluas  realisasi  program
              nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, antaranya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR),
              realisasi' pemberian dana stimulus yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja,
              untuk membiayai proyek infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

              Langkah  lain  yang  harus  dilakukan  pemerintah  untuk  mencapai  angka  kemiskinan  adalah
              dengan  sinergi  bersama  lembaga-lembaga  negara,  antarkementerian  dan  antarlembaga
              pemerintah,  termasuk  Bulog  dan  Himpunan  Bank  Milik  Negara  (Himbara),  serta  kalangan
              pengusaha atau swasta.

              Sementara itu, langkah atau strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non tunai
              yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
              untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work)
              untuk masyarakat kurang mampu.

              Kita berharap situasi dunia usaha segera membaik agar roda kegiatan ekonomi dapat bergerak,
              yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja.
              (***)







                                                           120
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126