Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2019
P. 116
Title PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA MASIH MINIM
Media Name jawapos.com
Pub. Date 16 Desember 2019
https://www.jawapos.com/nasional/16/12/2019/perlindungan-sosial-untuk- pekerja-
Page/URL
migran-indonesia-masih-minim/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia mencapai 1.919.000 jiwa. Dari
jumlah itu, para pekerja tersebut masih banyak belum mendapatkan perlindungan
jaminan sosial.
Berdasar data Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS)
yang dikutip dari data Bank Indonesia, pada kuartal II/2019, jumlah tenaga kerja
Indonesia di Malaysia mencapai 1.919.000 jiwa. Koordinator Nasional MP BPJS Hery
Susanto menyebut, sampai dengan September 2019 baru tercatat sebanyak
533.947 pekerja migran Indonesia terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
"Pemerintah melalui BP Jamsostek harus terus meningkatkan kepesertaan BP
Jamsostek di kalangan pekerja migran. Sebab, selain mereka banyak tidak
terlindungi jaminan sosial, juga masih sangat banyak yang tidak memiliki dokumen
keimigrasian lengkap alias ilegal," ungkap Hery Susanto dalam keterangan persnya.
Sebelumnya, Hery Susanto MP BPJS menggelar diskusi MP BPJS wilayah Malaysia di
Kuala Lumpur, Minggu (15/12). Diskusi itu membahas jaminan sosial pekerja migran
Indonesia.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Hery Susanto, Wakil Dubes KBRI Malaysia Krisna
KU Hanan, Plt Kepala BNP2TKI Tatang Budi Utama Razak, Deputi Direktur
Kepesertaan BP Jamsostek Ahmad Hafiz.
Hery Susanto mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS para
pekerja migran agar mereka mendapat jaminan selama bekerja di luar negeri.
Sebab dari data itu, jumlah pekerja migran Indonesia masih minim sekali mendapat
perlindungan sosial.
Sementara itu, Deputi Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ahmad Hafiz
mengatakan, sinergi menjadi kunci sukses perlindungan kepesertaan program BP
Jamsostek sektor Migran Worker di Malaysia sangat diharapkan. Bahkan sinerga itu
menjadi prioritas antara pemerintah RI Pemerintah Malaysia.
Page 115 of 124.
