Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 20

"Saat di RPTC mereka diberikan edukasi oleh pekerja sosial dan Tim Pendamping
               tentang pengetahuan seputar COVID-19, penularannya dan pencegahannya. Selain
               itu terdapat pengawasan dari pihak kepolisian yang bertugas mengontrol
               pembatasan jarak. Di sini mereka akan dikarantina selama 14 hari," kata Harry.

               Selama dalam masa karantina, lanjutnya, pemerintah memberikan kebutuhan dasar
               di antaranya perlengkapan pakaian, peralatan mandi hingga kebutuhan perempuan
               dan anak.

               Sebelumnya WNI M KPO dijemput petugas pendamping pemulangan di pelabuhan
               Batam Center. Mereka menuju RPTC Tanjung Pinang untuk mendapatkan pelayanan
               di rumah perlindungan dan wajib mengikuti masa karantina selama 14 hari sebelum
               dipulangkan ke daerah asal.

               Prosedur ini dilakukan mengingat kondisi Indonesia yang sedang dilanda wabah
               COVID-19 atau yang disebabkan virus corona.

               Terkait pemulangan para WNI M KPO ke daerah asal, Kementerian Sosial sudah
               bekerja sama dengan Pelni dan Damri. Kemensos dan Badan Nasional Penempatan
               dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi institusi pemerintah
               yang bertanggung jawab atas proses pemulangan berdasarkan Permenko PMK
               Nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga
               Kerja Indonesia bermasalah.

               Berdasarkan Permensos No. 30 tahun 2017 tentang pemulangan Warga Negara
               Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal, tertuang
               bahwa tujuan pemulangan WNI M KPO untuk mengembalikan mereka ke daerah
               asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan
               sosialnya.

               Kementerian Sosial memulangkan WNI M KPO melalui dua titik debarkasi yaitu
               Tanjung Pinang dan Pontianak. Rumah Perlindungan milik Kementerian Sosial di
               Tanjung Pinang, melayani rujukan dari Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan
               untuk rumah perlindungan Pontianak, melayani rujukan dari Kosulat Jenderal RI di
               Kuching Malaysia.

               Pada 2019, Kementerian Sosial sudah memulangkan 7.175 orang WNI M KPO ke
               daerah asal yang merupakan rujukan dari Konjen RI Johor Bahru dan Konjen RI
               Kuching. Sejak Bulan Januari hingga Maret 2020 pemulangan WNI M KPO dari dua
               titik debarkasi tersebut sudah mencapai 1.502 orang dari target 2.000 orang pada
               2020.

               Pewarta: Desi Purnamawati Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2020 .








                                                       Page 19 of 164.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25