Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 76
itu terdapat pengawasan dari pihak kepolisian yang bertugas mengontrol Social
Distancing. Di sini mereka akan dikarantina selama 14 hari," kata Dirjen Harry.
Selama dalam masa karantina, lanjutnya, pemerintah memberikan kebutuhan dasar
di antaranya perlengkapan pakaian, peralatan mandi hingga kebutuhan perempuan
dan anak.
Sebelumnya WNI M KPO dijemput petugas pendamping pemulangan di pelabuhan
Batam Center. Mereka menuju RPTC Tanjung Pinang untuk mendapatkan pelayanan
di rumah perlindungan dan wajib mengikuti masa karantina selama 14 hari sebelum
dipulangkan ke daerah asal. Prosedur ini dilakukan mengingat kondisi Indonesia
yang sedang dilanda wabah Covid-19 atau dikenal dengan Virus Corona.
Terkait pemulangan para WNI M KPO ke daerah asal, Kementerian Sosial sudah
bekerja sama dengan Pelni dan Damri, Kemensos dan Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi institusi pemerintah
yang bertanggung jawab atas proses pemulangan berdasarkan Permenko PMK
Nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga
Kerja Indonesia bermasalah.
Berdasarkan Permensos No. 30 tahun 2017 tentang pemulangan Warga Negara
Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal, tertuang
bahwa tujuan pemulangan WNI M KPO untuk mengembalikan mereka ke daerah
asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan
sosialnya.
Kementerian Sosial memulangkan WNI M KPO melalui 2 titik debarkasi, yaitu
Tanjung Pinang dan Pontianak. Rumah Perlindungan milik Kementerian Sosial di
Tanjung Pinang, melayani rujukan dari Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan
untuk rumah perlindungan Pontianak, melayani rujukan dari Kosulat Jenderal RI di
Kuching Malaysia.
Pada Tahun 2019, Kementerian Sosial sudah memulangkan 7.175 orang WNI M KPO
ke daerah asal yang merupakan rujukan dari Konjen RI Johor Bahru dan Konjen RI
Kuching. Sejak Bulan Januari -- Maret 2020 pemulangan WNI M KPO dari 2 titik
debarkasi tersebut sudah mencapai 1.502 orang dari target 2.000 orang pada tahun
2020. RPTC adalah lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan
pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami korban tindak
kekerasan di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang.
RPTC merupakan salah satu rumah aman yang menjadi kebanggaan Pemerintah
Indonesia di pertemuan-pertemuan Internasional. Tahun 2019 RPTC sudah
menangani kasus kiriman dari 16 negara, dengan jumlah SDM sebanyak 26 orang
yang semuanya merupakan pegawai non organik. Dengan moto Bekerja Dalam
Sunyi, RPTC selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para
korban.
Page 75 of 164.
