Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 83
Dia mencontohkan, status karyawan BMUN yang harus diatur dalam Omnibus Law
bahwa tidak ada outsourcing. Karena itu perusahaan milik negara.
Selain itu, yang juga harus diatur adalah soal sistem penggajian karyawan.
"Kita tidak tahu gaji karyawan A dengan karyawan B. Bisa si A lebih besar daripada
si B. Pengusaha wajib membuka cash flow terhadap karyawan. Ini agar pengusaha
tidak bisa berkelit dengan alasan pailit. Padahal kenyatannya jalan-jalan terus keluar
negeri, punya mobil mewah, sementara karyawan gajinya UMR," katanya.
"Setiap perusahaan harus jujur melaporkan kekayaannya. Masa ke Dirjen pajak
jujur, tapi ke karyawan tidak," tambahnya.
Demikian juga Omnibus Law RUU perpajakan, agar tidak ada jebakan batman,
konten RUU itu harus hati-harti dan dirumuskan secara bersama kelompok
masyarakat.
"Saya berpendapat, kepentingan rakyat secara keseluruhan termasuk di bidang
pajak. Karena setiap warga negara harus bayar pajak. Kita buka semua secara
transparan," ujarnya.
Page 82 of 164.
