Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 51
Title RATUSAN BURUH DI CIMAHI, UNJUK RASA TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS
Media Name rri.co.id
Pub. Date 20 Agustus 2019
http://rri.co.id/post/berita/710249/daerah/ratusan_buruh_di_cimahi_unj
Page/URL
uk_rasa_tolak_kenaikan_iuran_bpjs.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
KBRN, Cimahi : Sekitar 500 buruh dan pekerja yang tergabung dalam sejumlah
serikat buruh dan serikat pekerja di Kota Cimahi, melakukan aksi unjukrada di
Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Selasa
(20/8/2019).
Mereka merupakan buruh pabrik industri di Cimahi Selatan yang menjadi anggota
serikat pekerja dan serikat buruh dari KPSPSI, SPN, SBSI 1992 dan FS PMI Kota
Cimahi.
Aksi buruh tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya
pemerintah dalam melakukan revisi terhadap UU nomor 13 tahun 2003 sejak awal
tahun 2019.
"Alasan UU nomor 13 tahun 2003 sudah tidak utuh lagi karena sudah di judicial
review sekitar 15 kali dengan 7 kali perubahan sehingga perlu direvisi, hanya
retorika saja dan tidak relevan disampaikan oleh pemerintah," ungkap Saehudin
aktivis dari Serikat Pekerja Nasional SPN Kota Cimahi yang disampaikan dalam
orasinya dihadapan massa buruh dan pekerja.
Hal itu menurutnya, karena sejak tahun 2005-2006 sebelum UU nomor 13/2003
dijudicial review, pemerintah terus mendorong revisi UU tersebut dengab konsep
yang mirip dengan pandangan pengusaha, yang artinya pemerintah lebih
mengakomodir kepentingan pengusaha.
"Jika ingin revisi UU nomor 13/2003 yang merupakan induk peraturan
ketenagakerjaab di Indonesia, semangatnya adalah semangat perubahan yang lebih
baik, yakni semangat hadirnya negara untuk memproteksi atau memberikan
perlindungan pada pekerjanya. Lakukan perubahan secara menyeluruh atau
melakukan kodifikasi dengan melibatkan kaum buruhnya, bukannya malah merubah
UU dengan semangat Neo Liberalisme sehingga pengusaha mudah merekrut dan
mudah memPHK buruh tanpa pesangon," ujarnya berapi-api.
Sementara aktifis buruh dari SPSI Jawa Barat Eddy Suhardi mengungkapkan, tidak
hanya masalah revisi undang-undang, buruh juga menolak revisi Peraturan
Pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan menolak rencana kenaikan iuran BPJS
Kesehatan.
"Kebijakan menaikkan iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang
kontra produktif dan tidak mempunyai rasa empaty disaat sedang lesunga
Page 50 of 81.
