Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 61

"Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu
               pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui
               LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri, di mana
               pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja
               baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling),"
               bunyi buku tersebut.

               Yang kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang
               utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling). Ditegaskan dalam
               buku ini, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk
               usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target.

               Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu
               pelatihan melalui platform digital seperti: GoJek, Tokopedia, dan lainnya. "Pelatihan
               dapat dilaksanakan secara online maupun tatap muka. Penyedia pelatihan
               merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh
               pemerintah," tegas buku tersebut.

               Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar
               Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun.

               Sementara agar dapat memberikan efek sosial ekonomi yang maksimal, menurut
               buku ini, pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja didesain dengan mempertimbangkan
               berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi
               anggaran.

               Menurut pemerintah, program ini akan melibatkan berbagai pihak seperti
               Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga pelatihan negeri maupun swasta, perusahaan
               pencari tenaga kerja, platform digital, dan juga penerima manfaat itu sendiri.

               Di samping itu, dalam rangka menghadapi perubahan struktur ekonomi menuju
               revolusi Industri 4.0, implementasi program Kartu Pra Kerja perlu dikembangkan
               dan didesain secara digital untuk melengkapi format yang selama ini sudah
               dijalankan.

               Oleh karena itu, untuk menjalankan program ini, diperlukan satu lembaga pengelola
               atau Project Management Office (PMO) yang akan menangani implementasi
               program Kartu Pra Kerja baik akses regular maupun digital.

               [bim].















                                                       Page 60 of 81.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66